Didesak Mundur, Menhut Raja Juli Antoni Bukan Ahli Hutan, Skripsi tentang Jihad

Latar Belakang dan Pendidikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kini menjadi sorotan setelah didesak mundur dari jabatannya karena tragedi banjir bandang dan longsor di Sumatra. Publik mulai memperhatikan latar belakang pendidikannya, yang jauh dari bidang kehutanan.

Raja Juli Antoni mengenyam pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dengan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dia lulus pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci. Selanjutnya, dia memperoleh beasiswa Chevening Award untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris. Tesisnya berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

Enam tahun kemudian, pada tahun 2010, Raja Juli Antoni kembali mendapat beasiswa untuk jenjang doktoral melalui program Australian Development Scholarship (ADS). Dia melanjutkan pendidikan di School of Political Science and International Studies di University of Queensland, Australia. Disertasinya berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.

Desakan Mundur dari Jabatan Menhut

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025). Usman menilai bahwa seharusnya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki kewajiban untuk menghadirkan hutan.

"Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya," kata Usman. "Pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali."

Usman juga secara tegas menyarankan Raja Juli untuk mundur jika tidak mampu menangani persoalan hutan yang berbuntut bencana banjir dan longsor di Sumatera. "Kalau pak menteri nggak mampu mundur aja. Pak menteri nggak paham tentang kehutanan," ujarnya.

Tanggapan Raja Juli Antoni atas Desakan Mundur

Raja Juli Antoni merespons saran mundur dari Usman Husin dengan mengakui bahwa itu bagian dari kesalahannya. "Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya," jawab Raja Juli saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Dia juga menyatakan siap dievaluasi jika diperlukan. "Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi." Raja Juli menegaskan akan menerima segala bentuk aspirasi dan kritik dari masyarakat.

"Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan harapan, ekspektasi."

Perjalanan Karier Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni lahir di Pekanbaru pada 13 Juli 1977. Di usia remaja, ia mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Setelah itu, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah (kini UIN Jakarta), mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Selanjutnya, Raja Juli melanjutkan studi di luar negeri. Dia mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004 dan melanjutkan studi doktoral di School of Political Science and International Studies di Universitas Queensland, Australia. Dengan gelar Ph.D, Raja Juli fokus pada studi tentang perdamaian dan peran agama dalam konflik.

Perjalanan karier Raja Juli dimulai dari organisasi keagamaan dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000–2002. Selain itu, ia juga sempat menjadi Direktur Eksekutif Maarif Institute.

Karier politik Raja Juli dimulai pada 2009 ketika ia maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski gagal duduk di Senayan, ia tetap aktif dalam dunia politik. Pada 2015, ia maju menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah, namun memilih mundur untuk berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli semakin aktif dalam dunia politik setelah bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Ia pernah menjadi Wakil Sekretaris hingga Juru Bicara TKN. Setelah itu, ia dipercaya Jokowi sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Periode 2022-2024 dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Periode 2024.

Pada pemerintahan Presiden Prabowo, Raja Juli dipercaya sebagai Menteri Kehutanan. Ia dilantik Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Selain itu, Raja Juli juga menjabat Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030.

Harta Kekayaan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Raja Juli memiliki harta kekayaan sebesar Rp.11.259.473.820. Jumlah tersebut ia laporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024. Berikut rincian lengkapnya:

Tanah dan Bangunan: Rp. 8.729.585.000
Alat Transportasi dan Mesin: Rp. 536.100.000
Harta Bergerak Lainnya: Rp. 681.750.000
Surat Berharga: Rp. 86.000.000
Kas dan Setara Kas: Rp. 3.106.826.820

Total harta kekayaan: Rp. 11.259.473.820.